ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk segera mengirim kembali Kapal Patroli yang sebelumnya digunakan tim SAR Aceh Utara.
Kapal tersebut awalnya standby di posko SAR Aceh Utara dan digunakan untuk proses evakuasi bencana dan kebutuhan patroli. Namun, sejak mengalami kerusakan, kapal itu ditarik ke Provinsi oleh BPBA untuk diperbaiki dan hingga kini belum dikembalikan.
Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib melalui Kepala Bagian Humas Aceh Utara Hamdani M.Sos menyebutkan, Aceh Utara kekurangan kapal untuk kebutuhan penanganan bencana dan kebutuhan patroli.
“Jadi, kami mohon BPBA untuk dapat mengirimkan kembali armada kapal tersebut plus biaya operasional,” kata Hamdani, Jumat, 6 Mei 2022.
Menurut Hamdani, Aceh Utara memiliki letak geografis yang luas dengan 27 Kecamatan yang berada di dataran rendah dengan curah hujan tinggi dan sangat rawan banjir setiap tahunnya.
“Sebenarnya, tidak cukup hanya ada tim SAR dibawah Pemda Aceh Utara, kita Aceh Utara butuh keberadaan Basarnas seperti di Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen. Karena, kalau jarak patroli melebihi 2 mil itu sudah ranahnya Basarnas,” tandasnya.
Ditambahkan Hamdani, ketiadaan kapal patroli yang telah ditarik BPBA merupakan kekurangan bagi Kabupaten penghasil gas tersebut.
“Contohnya, saat ada temuan mayat yang terikat dan terapung sejauh 7 mil di lepas pantai, disitu kita baru sibuk cari kapal untuk evakuasi. Harusnya, kalau Basarnas ada di Aceh Utara, mereka bisa langsung handle,”tutupnya.
(sa/acut)
