MEULABOH – Sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam aksi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Rabu (26-10-2022), menggelar kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab layanan, maupun sektor/lembaga non-pemerintah hingga masyarakat.
Kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan di aula Bappeda Aceh Barat tersebut di buka langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Marhaban., SE., M. Si., dan di hadiri oleh unsur Forkopimda Aceh Barat, para Kepala SKPK, para Camat, Ketua TP PKK Aceh Barat, Ketua IBI dan IDI Aceh Barat, para Kepala Puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, keuchik serta kader desa lokus di lingkup Kabupaten Aceh Barat.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh Barat, Marhaban, menyampaikan kegiatan rembuk stunting ini merupakan upaya dalam penentuan arah kebijakan percepatan penurunan stunting tahun 2023 mendatang di Kabupaten Aceh Barat.
Marhaban mengatakan percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dan isu utama prioritas pemerintah Aceh. “Kabupaten Aceh Barat sendiri, telah ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas,” tuturnya.
Ia menjelaskan dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat saat ini sebesar 27,4%. Pada tahun 2022, terdapat 24 gampong lokasi fokus untuk percepatan penurunan stunting, dan selanjutnya ditetapkan sebanyak 40 gampong lokus pada tahun 2023 sesuai hasil analisis situasi dengan pertimbangan prevalensi, kasus stunting tertinggi dan faktor lainnya di masing-masing gampong paparnya.
Menyikapi hal tersebut, lanjut Marhaban, Pemkab Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada gampong lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dasyat) di gampong Pasi Pinang, dan Rumah Gizi Gampong (RGG) di gampong Lapang.
Di samping itu, Pemkab Aceh Barat juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah ) Kabupaten Aceh Barat, hingga ke tingkat kecamatan dan gampong yang masing-masing diketuai oleh para camat dan keuchik, dengan turut melibatkan berbagai elemen termasuk tim penggerak PKK terang Marhaban.
“Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat menurunkan prevalensi angka stunting Kabupaten Aceh Barat hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN yang di canangkan” kata Marhaban.
Untuk itu, diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPK dengan seluruh elemen terkait dapat berjalan optimal dan tepat sasaran harapnya.
Marhaban juga meminta kepada para Kepala puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, para keuchik, kader desa lokus stunting serta seluruh elemen terkait lainnya, agar dapat melakukan penelusuran dan pendataan secara akurat terhadap bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting, sehingga mendapat perhatian intensif dan penanganan bersama pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda juga menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di tahun 2023 mendatang.
saputra/mbo
