Mediasatunews.com | ACEH BARAT — Penetapan tiga calon Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) periode 2026–2030 dinilai tidak boleh hanya menjadi agenda internal kampus. Momentum tersebut didorong untuk menjadi titik awal reformasi pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat.
Pemerhati pelayanan publik, Afrizal Abdul Rasyid, menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Selama ini kampus cenderung terjebak sebagai menara gading. Riset banyak dihasilkan, tetapi belum maksimal dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan publik,” ujar Afrizal. Sabtu (26/04/26).
Ia menyebutkan, lulusan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun, namun kondisi birokrasi daerah masih dinilai lamban dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, peran rektor ke depan sangat menentukan arah kontribusi kampus terhadap pembangunan daerah. Rektor tidak hanya berfungsi sebagai pengelola internal, tetapi juga harus mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan praktik kebijakan publik.
Afrizal menilai UTU memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perumusan kebijakan daerah dengan melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa. Namun, hal itu membutuhkan keberanian dalam mengarahkan riset agar lebih aplikatif dan berdampak langsung.
“Riset harus diarahkan menjadi instrumen intervensi kebijakan. Harus jelas siapa yang menggunakan, bagaimana diterapkan, dan apa dampaknya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi konkret antara kampus dan pemerintah daerah, seperti pendampingan organisasi perangkat daerah (OPD), digitalisasi layanan publik, serta evaluasi kebijakan berbasis data.
Selain itu, UTU dinilai dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi melalui pelatihan aparatur serta mendorong inovasi pelayanan publik melalui program percontohan di tingkat lokal.
Mahasiswa juga diharapkan lebih aktif dilibatkan sebagai agen perubahan, salah satunya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang fokus pada penyelesaian persoalan riil, termasuk digitalisasi desa dan perbaikan layanan publik.
Meski demikian, Afrizal mengingatkan bahwa peran tersebut hanya dapat berjalan optimal jika kampus tetap menjaga independensi akademiknya.
“Rektor harus berani menyampaikan kritik berbasis data dan menjaga integritas ilmiah, tanpa tunduk pada kepentingan pragmatis,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan rektor ke depan akan menjadi penentu apakah UTU mampu bertransformasi menjadi motor perubahan atau tetap berada dalam peran tradisionalnya.
“Yang terpenting bukan siapa yang menjadi rektor, tetapi untuk apa kepemimpinan itu digunakan,” pungkasnya.
