ACEH BARAT – Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat sesuai dengan surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor238 tahun 2022 tanggal 12 april tahun 2022 resmi dikukuhkan oleh Bupati Aceh Barat H. Ramli MS, masa khidmad 2022 – 2027 pelaksanaan pelantikan tersebut digelar di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Barat yang turut disaksikan oleh unsur Forkopimda dan para ulama sepuh, Senin, 18 April 2022.
Ramli MS mengatakan, MPU merupakan benteng utama bagi pemerintah untuk menyelamatkan negara dan bangsa sekaligus menetralisir semua keadaan negara, karena hari ini umat sangat rapuh dengan berita berita hoax yang provokatif sehingga bisa menimbulkan perpecahan didalam kalangan sendiri,
“Saya mengharapkan peran ulama sebagai pemersatu semua elemen, tempat berkeluh kesahnya ummat agar lebih peka dengan kondisi sosial saat ini,” ujar Ramli MS, Senin, 18 April 2022.
Disamping itu, ia meminta MPU agar bersinergi dengan ormas, perguruan tinggi, pesantren, dan elemen masyarakat lainnya untuk mewujudkan program kerja MPU dalam rangka melayani umat. Kita harus memperhatikan kondisi masyarakat kita.
Menurutnya MPU adalah mitra strategis Pemerintah, dalam membangun kemaslahatan umat dan memperkokoh ukuwah islamiyah. Karena ulama merupakan perekat dan penguat dalam menyatukan agama,
“Kami berharap MPU ikut memberikan pemahaman terkait kondisi sekarang yang sedang dihadapi, dan turut berperan dalam rangka menghadapi hoaks yang bisa memecah belah persatuan dan juga ikut memberikan pemahaman dalam rangka pencegahan narkoba, kenakalan remaja, pernikahan dini, maupun kekerasan dalam rumah tangga,” kata Ramli MS.
Ia menuturkan bahwa islam saat ini bagaikan artis, yang dilirik oleh semua kalangan, setelah diperebutkan kemudian dijatuhkan bahkan dilecehkan, oleh karena itu, sinergisitas ulama dengan semua elemen masyarakat harus diperkuat guna menangkal hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, untuk itu perlu dilakukan kajian yang konfrehensif untuk memenuhi kebutuhan bathiniah masyarakat, sehingga terjaga kebersamaan dan kerukunan berbangsa.
Untuk itu ia menambahkan, untuk memajukan ummat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menggandeng ulama untuk dijadikan sumber pencerahan dan rujukan, oleh karena itu MPU harus ada ketersediaan sumber bacaan, referensi yang cukup, ia meminta pengurus MPU yang baru saja di lantik agar mendirikan pustaka, sehingga kebutuhan bacaan dan kitab tersedia disana.
“Hal ini tentu akan memudahkan masyarakat dan para santri untuk menggali ilmu-ilmu agama, sebagai modal awal kami akan menyumbang sebesar 50 juta rupiah,” tutupnya.
