PP No 16 Tahun 2010 Tak Berlaku Lagi, Usman Lamreung Klarifikasi Terkait Ketua DPRK Jadi Calon Ketua Kadin Aceh

Calonkan Diri Jadi Ketua Kadin Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar Dinilai Langgar PP No 16 Tahun 2010
Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali (kemeja biru/peci motif Aceh) menyerahkan berkas pendaftaran dirinya sebagai calon Ketua Kadin Aceh, Selasa, 24 Mei 2022. (Foto: Dok. Tim Iskandar Ali)

ACEH BESAR – Pengamat Kebijakan publik, politik dan Lembaga Emirate Development Reseach (EDR) Usman Lamreung mengaku ada kesalahpahaman terkait pandangan dirinya soal PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ternyata setelah diteliti kembali, PP Nomor 16 Tahun 2010 tidak berlaku lagi setelah terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Potongan salinan PP Nomor 12 Tahun 2018

“Ada sedikit kesalahan, kami meralat kembali, berarti sekarang yang berlaku PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Ketua DPRK bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Kadin Aceh,” ujar Usman Lamreung, Jumat sore, 27 Mei 2022.

Untuk itu, pendaftaran Ketua DPRK Aceh Besar menjadi calon Ketua Kadin Aceh dapat dilakukan jika merujuk ke PP Nomor 12 Tahun 2018.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan publik, politik dan peneliti Lembaga Emirate Development Reseach (EDR) Usman Lamreung menyebutkan, Iskandar Ali berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

Namun setelah ditelaah kembali, ternyata PP Nomor 16 Tahun 2010 tidak berlaku lagi setelah terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2018.

“Namun di dalam PP Nomor 12 tahun 2018 tidak sebutkan secara spesifik detail aturan rangkap jabatan, namun disitu disebutkan untuk menyusun kode etik anggota DPRK dalam AKD,” tutup Usman.

(sa/abes)