MEDIASATUNEWS | JAKARTA – PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dalam persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang dalam aspek logistik.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi mengatakan, penugasan tersebut terkait dengan pendistribusian surat suara pemilu dalam pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan. Dalam hal ini, perseroan juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi proses pemilu berjalan lancar.
“Untuk mengantisipasi dalam ketepatan waktu ini dan membuat rute-rute yang detail kami koordiansi dengan KPU. Sudah berkali-kali kami melakukan rapat-rapat,” ujarnya di gedung DPR RI Komisi VI, Selasa (11/7/2023).
Dalam penugasan ini, lanjutnya, perseroan juga menggandeng BUMN lain di sektor logistik. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero), Damri, PT Pelni, PT Pelindo, PT Angkasa Pura I dan Angkasa pura II, termasuk PPD.
“Kalau di kategorikan ada first mile, mid mile, dan last mile. Kita sudah berbagi peran di BUMN siapa yg mengerjakan first mile, mid mile, dan last mile. Jadi pemilu ini tak mungkin dikerjakan PT Pos sendiri,” ungkapnya.
Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan menggandeng pihak swasta jika dalam kondisi tertentu demi ketepatan waktu pendistribusian surat suara. “Karema sangat ketata waktunya dan sangat banyak resources yang dperlukan,” imbuhnya.
Di sisi lain, perseroan juga akan mengupayakan biaya logistik yang kompetitif dan harus dapat menurunkan biaya operasional. “Kami sudah menghitung setiap perusahaan, mengoptimalkan transportasi baik laut, darat, udara, serta berbagai terminal,” ucapnya.
Dalam pendistribusian surat suara, Faizal menyebut, berbagai armada akan dikerahkan mulai dari motor, truk, wing box, kapal roro, bus, dan kargo udara.
Selain transportasi, juga sudah disiapkan kantor cabang, gudang-gudang, dan terminal sebagai bagian daru logistik multi moda. Ada sebanyak 10 ribu armada dan 4.500 titik di berbagai kecamatan.
Bahkan, lebih dari sejuta rute bukan hanya dari domestik dan 200 negara tujuan bagi Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. []
