Mediasatunews.com | Aceh Barat — Ketua DPD KNPI Aceh Barat, Fadel Putra Pratama, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak memperkeruh suasana di tengah polemik distribusi Transfer ke Daerah (TKD) yang kian menjadi perhatian publik.
Fadel menilai, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara proporsional dan berbasis data justru berpotensi melebar akibat narasi yang tidak tepat. Ia menyoroti adanya pernyataan yang dinilai menggiring opini publik, seolah-olah Aceh Barat bukan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana.
“Masalah ini seharusnya bisa diselesaikan secara terukur dan objektif. Namun jika narasi yang berkembang justru menafikan kondisi riil daerah, itu berpotensi memperkeruh keadaan,” ujar Fadel, Senin (20/4).
Ia mengingatkan, polemik ini tidak boleh berkembang menjadi konflik baru yang lebih luas. Menurutnya, sensitivitas masyarakat di kawasan Barat Selatan Aceh terhadap isu ketimpangan pembangunan masih sangat tinggi dan rentan memicu kembali sentimen lama.
“Di ruang-ruang publik, bahkan di warung kopi, mulai muncul kembali narasi lama tentang ‘wilayah anak tiri’. Ini sinyal serius yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadel menekankan bahwa dalam struktur pemerintahan, tidak ada sekat antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Aceh. Ia menyebut, kepemimpinan daerah merupakan satu kesatuan yang harus berjalan selaras.
“Bupati Aceh Barat adalah bagian dari sistem pemerintahan Aceh secara utuh. Tidak ada dikotomi. Karena itu, pendekatan yang dibangun harus kolaboratif, bukan defensif,” katanya.
KNPI Aceh Barat pun meminta seluruh pihak, khususnya Pemerintah Aceh dan Ketua TAPA, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada gesekan sosial.
Fadel menegaskan, polemik anggaran semestinya diselesaikan melalui mekanisme kebijakan yang rasional, transparan, serta dialog terbuka yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai persoalan ini berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Stabilitas daerah dan kepercayaan publik harus menjadi prioritas bersama,” tutupnya.
