Mediasatunews.com | Aceh Barat – PT Megallanic Garuda Kencana (MGK) terus menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasionalnya. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan tersebut telah mengucurkan dana mencapai Rp 2 miliar selama dua tahun terakhir.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program sosial dan pembangunan, di antaranya pembangunan rumah layak huni, renovasi rumah warga, bantuan beasiswa, serta pembangunan dan rehabilitasi sejumlah mesjid di kawasan sekitar tambang.
Berdasarkan data yang diterima, dua mesjid telah selesai dibangun, yakni Mesjid Sureadek dan Mesjid Tanoh Mirah. Sementara itu, pembangunan Mesjid Sipot dijadwalkan dimulai pada bulan ini, dan Mesjid Desa Gleng akan dibangun pada tahun depan.
Selain pembangunan tempat ibadah, sebanyak 80 anak yatim di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) juga menerima santunan rutin dari perusahaan. Di sektor perumahan, PT MGK menargetkan pembangunan lima unit rumah layak huni serta rehabilitasi 25 unit rumah warga yang membutuhkan.
Tak hanya itu, PT MGK juga menyalurkan bantuan beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu yang tinggal di kawasan sekitar perusahaan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di Kecamatan Woyla Timur dan Kecamatan Sungai Mas.
“Dari tahun 2024 hingga 2025 ini, kami sudah menyalurkan berbagai bentuk bantuan melalui program PPN dan CSR untuk masyarakat di wilayah Woyla Timur dan Sungai Mas,” ujar Bismi Inayatsyah, Divisi Humas PT Megallanic Garuda Kencana, Selasa (11/11/2025).
Bismi menambahkan, selain program sosial yang telah berjalan, PT MGK juga berkomitmen memberikan kompensasi rutin kepada desa-desa di wilayah IUP, dengan nilai bantuan berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per desa setiap bulan.
Langkah-langkah tersebut, kata Bismi, merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, serta bagian dari upaya untuk menciptakan hubungan harmonis antara dunia usaha dan warga di sekitar wilayah operasional tambang.
