Mediasatunews.com | BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat agar tidak menutup mata terhadap kondisi wartawan yang menjadi korban banjir di sejumlah wilayah di Aceh. Pasalnya, banyak jurnalis kini kehilangan mata pencaharian karena alat kerja utama mereka rusak terendam banjir.
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan banjir yang melanda berbagai daerah tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas jurnalistik. Sejumlah wilayah terdampak di antaranya Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, hingga Lhokseumawe.
Menurut Hamdani, banyak wartawan di wilayah tersebut tidak dapat bekerja karena perangkat vital seperti laptop dan kamera rusak terendam air. Tanpa alat kerja itu, para jurnalis praktis kehilangan sumber penghasilan.
“Sangat ironis melihat pemerintah begitu terbantu oleh pemberitaan jurnalis saat bencana untuk kepentingan pencitraan dan penggalangan bantuan, namun justru abai ketika jurnalis itu sendiri tertimpa musibah. Alat kerja adalah nyawa profesi mereka,” tegas Hamdani, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai terdapat ketimpangan perlakuan terhadap jurnalis di lapangan. Pemerintah, kata Hamdani, kerap mendapatkan keuntungan dari pemberitaan masif media saat bencana, namun belum menunjukkan kepedulian nyata ketika wartawan menjadi korban.
Untuk itu, YARA menyampaikan sejumlah desakan kepada pemerintah, antara lain melakukan pendataan khusus terhadap awak media yang terdampak banjir, menyediakan bantuan atau kompensasi perbaikan dan penggantian alat kerja seperti kamera dan laptop, serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap wartawan sebagai bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan perlindungan saat bencana.
YARA juga mengingatkan bahwa tanpa kehadiran jurnalis di lokasi bencana, informasi mengenai penderitaan masyarakat tidak akan tersampaikan secara luas kepada publik maupun pemangku kebijakan.
“Sudah sepatutnya ada perhatian timbal balik yang adil dari pemerintah terhadap jurnalis yang selama ini berada di garis depan penyampaian informasi,” pungkas Hamdani.
