Mediasatunews.com | Jakarta – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh menggelar Seminar Nasional Peugah Haba Energi bertajuk “Membangun Kesepahaman di Tengah Polemik Pengembangan Blok Andaman” di Waroeng Aceh Garuda, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Seminar yang digelar secara hibrida tersebut diikuti lebih dari 170 peserta, terdiri atas lebih dari 100 peserta daring dan 74 peserta luring.
Kegiatan ini menghadirkan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma, serta Founder DEM Aceh sekaligus aktivis energi Didi Supriadi sebagai narasumber. Seminar dibuka oleh Presiden DEM Aceh Faizar Rianda dan dimoderatori Ketua Umum Masyarakat Ketahanan Energi Indonesia (MKEI), Awaf Wirajaya.
Seminar tersebut menjadi ruang dialog untuk membangun kesamaan persepsi terkait pengembangan Blok Andaman, khususnya mengenai Plan of Development (PoD) Tahap I. Diskusi menghadirkan perspektif regulator, akademisi, praktisi, dan generasi muda guna merumuskan langkah strategis agar pengembangan Blok Andaman memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Aceh dan Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pengembangan Blok Andaman sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun, menurutnya, proyek tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi Aceh melalui pembangunan industri hilir berbasis gas tanpa menghambat percepatan investasi.
Faizar mengatakan perdebatan mengenai skema pengembangan, baik melalui Floating Production, Storage and Offloading (FPSO), Onshore Processing Facility (OPF), maupun skema hibrida, harus didasarkan pada kajian teknis, karakteristik lapangan laut dalam, serta aspek keekonomian proyek.
Menurutnya, untuk menjaga kepercayaan investor, PoD yang telah ditetapkan perlu segera direalisasikan dengan tetap membuka peluang pengembangan hilirisasi pada tahap berikutnya sehingga mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Aceh.
“Manfaat potensi sumber daya Blok Andaman akan lebih cepat dirasakan apabila seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga momentum pengembangannya. Yang terpenting, penyelesaian PoD tidak berlarut-larut sehingga investasi dapat segera direalisasikan dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujarnya.
Faizar juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, yang tetap menjadi narasumber secara daring meskipun sedang menjalankan tugas kedinasan di Pekanbaru.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Djoko Siswanto yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen SKK Migas dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, khususnya generasi muda Aceh,” katanya.
Dalam paparannya, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan arah pengembangan sektor hulu migas nasional, tantangan investasi, serta pentingnya menjaga kepastian investasi agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai target. Ia menegaskan pengembangan Blok Andaman perlu segera direalisasikan.
Sementara itu, Ketua ICRES, Surya Darma, mengatakan pengalaman pengembangan Blok Masela yang membutuhkan waktu hampir 26 tahun hingga terealisasi harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak mengulangi keterlambatan serupa dalam pengembangan Blok Andaman.
Menurutnya, cadangan gas lepas pantai Andaman merupakan aset strategis yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi jembatan menuju transisi energi. Proyek tersebut diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Aceh dan Indonesia apabila didukung kepastian investasi, birokrasi yang efisien, iklim usaha yang kondusif, serta penyiapan sumber daya manusia lokal sejak dini.
Founder DEM Aceh sekaligus aktivis energi, Didi Supriadi, menilai polemik mengenai PoD Tahap I seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan, bukan mempertajam perbedaan pandangan.
“PoD Tahap I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pengembangan Blok Andaman. Karena itu, strategi yang disusun hari ini harus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang Aceh, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” ujarnya.
Didi menegaskan Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah penghasil gas, tetapi juga harus berkembang menjadi pusat industri berbasis gas yang mampu menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
Sebagai tindak lanjut seminar, DEM Aceh merumuskan lima rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut meliputi alokasi sebagian produksi gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, penyusunan skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang, penyusunan Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun, pembentukan forum koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.
Menutup seminar, moderator menyampaikan bahwa diskusi tersebut mencerminkan semangat bersama untuk membangun masa depan energi Aceh melalui dialog yang konstruktif.
Melalui Seminar Nasional Peugah Haba Energi, DEM Aceh berharap polemik pengembangan Blok Andaman dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi, mempercepat investasi berdasarkan kajian teknis, serta mendorong hilirisasi industri berbasis gas agar Blok Andaman mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.[]
