BANDA ACEH – Salah satu tokoh pantai barat selatan menyoroti persoalan lenyapnya empat pulau di Aceh Singkil yang kemudian masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kemendagri.
“Terkait 4 pulau di Singkil, Eksekutif dan Legislatif jangan saling menyalahkan, termasuk pejabat Aceh yang berdinas di Jakarta. Mari bersama akademisi dan intelektual kita cari metode pemecahan masalah, sehingga masalah ini segera diselesaikan,” kata Dr H.M Saleh, M.Si melalui siaran persnya kepada mediasatunews.com, Sabtu, 28 Mei 2022.
Mantan anggota DPRA periode 2014-2019 ini melihat permasalahan ini akibat kurang harmonisnya hubungan Legislatif dan Eksekutif selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini terus dipertontonkan kepada publik oleh para elite Aceh saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Akibat terus kisruh seperti ini, empat pulau sekarang raib dari Provinsi Aceh. Saatnya Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh, DPRA, dan wakil Aceh di senayan DPR RI dan DPD RI asal Aceh melakukan advokasi dengan melengkapi data-data yang akurat terkait empat pulau itu, agar segera kembali ke Aceh,” tandas M Saleh, yang juga pernah menjadi anggota TNI dengan pangkat terakhir kolonel ini.
Alumni S3 Universitas Merdeka Malang ini berharap, agar Pj Gubernur mendatang dapat membereskan permasalahan empat pulau tersebut. Selain tentunya, sejumlah permasalahan lain yang akan menanti sosok Pj Gubernur Aceh.
Salah satunya, dengan memangkas birokrasi, serta dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, seperti ulama, akademisi, organisasi hingga mahasiswa.
“Mari kita berharap Pj Gubernur yang ditunjuk dapat menyelesaikan semua permasalahan Aceh selama dua tahun ke depan. Utamanya, sosok itu harus netral dan tidak mementingkan satu golongan, dan dapat menjaga stabilitas daerah,” tutupnya.
Sebelumnya, beberapa pejabat digadang akan mengisi posisi Pj Gubernur Aceh diantaranya:
Dr. Drs. Safrizal Z.A., M.Si.
adalah pejabat Eselon I di Kementerian Dalam Negeri, yang sejak tanggal 27 Juli 2020 menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Putra Aceh kelahiran Banda Aceh 1970.
Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si
SEKRETARIS JENDERAL.
Lahir di Jakarta, 14 November 1966.
Ir. T. Iskandar, M.T.
Jabatan : Inspektur Jenderal, PUPR.
Langsa/1964.
(sa/bna)
