Mediasatunews.com | ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat terus memperkuat sinergitas dalam membahas berbagai isu strategis daerah, dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi rakyat di tengah kondisi fiskal yang menantang.
Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, para asisten pemerintah, serta kepala dinas di lingkungan Pemkab setempat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan bahwa pertemuan antara eksekutif dan legislatif ini menjadi ruang terbuka untuk bertukar gagasan terkait perkembangan terkini, baik dari sisi geopolitik nasional hingga kondisi daerah.
“Kami jajaran pemerintah bersama DPRK duduk bersama membahas Aceh Barat dan update isu terkini. Mulai dari geopolitik nasional hingga daerah, termasuk kondisi fiskal yang saat ini tergolong lemah,” kata Tarmizi. Kamis malam (30/04/26).
Menurutnya, kondisi anggaran daerah yang terbatas menuntut pemerintah dan DPRK untuk menetapkan skala prioritas pembangunan secara tepat. Selain itu, diperlukan strategi jangka panjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Diskusi tersebut juga menyoroti berbagai persoalan serius yang tengah dihadapi Aceh Barat, serta langkah-langkah solusi yang dapat ditempuh secara bersama. Tarmizi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi ini perlu dibangun. Melalui diskusi santai seperti ini, ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi lebih terbuka. Nanti secara resmi akan dibahas di forum DPRK, tetapi untuk menggali ide bisa dilakukan sambil ngopi seperti ini,” jelasnya.
Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah kebijakan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai peraturan pemerintah. Tarmizi mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita berupaya mencari solusi agar jangan sampai P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, menjadi korban karena keterbatasan anggaran. Ini sedang kita cari jalan keluarnya,” tambahnya.
Selain itu, upaya peningkatan PAD juga menjadi fokus utama, dengan pendekatan yang tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggali potensi pendapatan secara optimal dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi warga.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara Pemkab dan DPRK Aceh Barat, guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi daerah ke depan.
