MEDIASATU | BANDA ACEH – Pemerintah pusat memastikan sektor transportasi di Aceh tetap berfungsi pascabencana, dengan fokus utama pada pemulihan jalur kereta api dan peningkatan keselamatan transportasi darat. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa bandara dan pelabuhan di wilayah terdampak relatif aman dan tetap beroperasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa dampak bencana terhadap infrastruktur perhubungan udara dan laut di Aceh tidak signifikan. Namun, sejumlah fasilitas transportasi darat dan perkeretaapian mengalami kerusakan serius akibat terjangan banjir dan luapan air.
“Bandara dan pelabuhan relatif aman. Tantangan utama justru ada pada jalur kereta api dan sarana keselamatan transportasi darat, seperti penerangan jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lainnya,” ujar Menhub dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh yang dilakukan secara daring, Selasa (30/12/2025).
Menhub menjelaskan, kerusakan jalur kereta api di sejumlah titik tergolong berat karena sebagian lintasan tersapu arus air. Saat ini, Kementerian Perhubungan masih melakukan survei teknis untuk menghitung kebutuhan anggaran pemulihan secara menyeluruh.
“Kami sedang menghitung ulang kebutuhan dana. Jalur kereta api terdampak cukup parah dan kemungkinan dibutuhkan hingga enam pengadaan baru untuk mendukung pemulihan layanan perkeretaapian,” jelasnya.
Langkah tersebut dilakukan agar pemulihan tidak bersifat tambal sulam, melainkan mampu mengembalikan fungsi transportasi kereta secara aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
Selain kereta api, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan anggaran untuk peningkatan keselamatan jalan nasional, khususnya pada aspek penerangan jalan dan fasilitas keselamatan lainnya. Perbaikan akan dilakukan setelah akses jalan nasional kembali terbuka sepenuhnya.
“Begitu jalan nasional terbuka, kami akan langsung melakukan perbaikan penerangan jalan dan fasilitas keselamatan. Ini penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan mobilitas masyarakat kembali aman,” tegas Menhub.
Menhub juga membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan kebutuhan transportasi darat, laut, dan udara dapat ditangani secara cepat dan terintegrasi.
“Jika ada kebutuhan terkait kapal, penerbangan, atau moda transportasi lainnya, silakan disampaikan. Kementerian Perhubungan siap membantu semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Pemerintah berharap, melalui pemulihan bertahap sektor transportasi, roda ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat Aceh dapat kembali bergerak normal, seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. []
