Mediasatunews.com | ACEH BARAT – Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Nurchalis, SP, M.Si, mendorong percepatan lahirnya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Aceh Barat.
Dorongan tersebut disampaikan Nurchalis dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengoperasian Wilayah Pertambangan Rakyat yang berlangsung di Aula Parkside Meuligoe Hotel Meulaboh, Aceh Barat.
Dalam forum tersebut, Nurchalis menyampaikan bahwa percepatan WPR penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas pertambangan rakyat.
Menurutnya, keberadaan WPR harus segera ditindaklanjuti dengan proses perizinan sehingga aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, tertib, aman, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Ia mendorong Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga berbagai tahapan yang diperlukan dalam proses penetapan dan pengoperasian WPR dapat segera diselesaikan.
Nurchalis mengatakan, setelah wilayah pertambangan rakyat ditetapkan, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan, termasuk pengkajian potensi dan cadangan mineral, penyusunan dokumen lingkungan, hingga proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ia menilai percepatan proses tersebut penting agar masyarakat mendapatkan kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan sekaligus mencegah praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Melalui FGD tersebut, berbagai pihak juga membahas tata kelola pertambangan rakyat, mulai dari aspek regulasi, perizinan, keselamatan kerja, lingkungan, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Nurchalis berharap hasil pembahasan FGD dapat menjadi langkah konkret dalam mempercepat pengoperasian WPR di Aceh Barat, sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah.
