BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRA Safaruddin menyoroti kinerja Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi Aceh di tingkat nasional.
DPRA meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan evaluasi terhadap Achmad Marzuki sesegera mungkin.
Safaruddin memberi rapor merah kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki karena belum juga mampu merealisasikan komitmennya dengan DPR Aceh.
“Salah satu hal yang utama adalah semangat untuk mencari solusi terhadap turunnya penerimaan dana otsus Aceh yang kini hanya tinggal 1 persen,” ungkap politikus asal Aceh Barat Daya (Abdya) ini
Menurut Safaruddin, sebelumnya Marzuki menyatakan dibeberapa kesempatan akan melobi pemerintah pusat baik kepada presiden dan jajaran kementerian di bawahnya untuk membawa pulang anggaran untuk menopang dana otsus.
“Tapi sampai hari ini belum ada realisasi apapun terhadap hal tersebut. Yang ada durasi pertemuan dengan presiden dan beberapa menteri yang selalu terlihat sebagai bentuk formalitas belaka,” ucap dia.
Selain itu, sambung Safaruddin, Pj Gubernur Aceh juga terkesan kurang memahami skema pembangunan Aceh sesuai tantangan hari ini. Yakni bagaimna menekan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang masih di bawah rata -rata nasional.
“Terkesan dalam proses pembahasan dengan DPRA pihak pemerintah hanya mengejar realisasi anggaran untuk ditekan bukan kemanfaatannya,” kata Safaruddin
Sorotan lain yang disampaikan Safaruddin soal iklim investasi di Aceh. Janji menghadirkan banyak investor ke Aceh juga selalu disampaikan, namun sejauh ini belum ada yang terlihat arah kemajuan pembicaraan itu.
“Namun kita hanya mendengar selentingan isu di ruang-ruang publik, beliau ada mengeluarkan izin tambang. Nah ini nanti ada pansus DPRA akan mengkaji kebenaran hal tersebut,” sebut Safaruddin.
Belum lagi dengan sikap reaktif Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh Muhammad MTA yang terkesan anti kritik saat Gerindra menyorot kinerja Pj Gubernur Aceh.
“Jawaban sekelas Jubir Pemerintah Aceh terkesan anti kritik dan menyerang balik kami Gerindra. Keberadaan jubir ini perlu diterangkan ke publik dan apa kapasitasnya di Pemerintah Aceh dan menikmati fasilitas apa? Jika atas nama jubir itu jelas bertentangan karena Pemerintah Aceh memiliki humas, jadi kapasitasnya patut dipertanyakan,” tandasnya.
Dengan banyaknya persoalaan yang muncul ke publik, menurut Safaruddin, sepertinya sudah saatnya keberadaan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur untuk dievaluasi. “Saya memastikan Gerindra akan mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lain terhadap sikap ini. Ditunggu saja,” tegas Wakil Ketua DPRA ini. []
