Wagub Aceh Dampingi Mendagri Tutup Tugas Satgas Kemendagri Pascabanjir Aceh Tamiang

Wagub Aceh Dampingi Mendagri Tutup Tugas Satgas Kemendagri Pascabanjir Aceh Tamiang

Aceh Tamiang — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gelombang I, yang digelar di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026).

Apel tersebut menandai berakhirnya masa tugas Satgas Kemendagri Gelombang I yang telah bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026, dalam rangka mempercepat pemulihan roda pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana banjir di Aceh Tamiang.

Satgas yang terdiri dari praja IPDN dan aparatur sipil negara Kemendagri ini berperan strategis dalam mengaktifkan kembali fungsi perkantoran pemerintahan, sekaligus memastikan layanan publik kepada masyarakat berjalan secara bertahap dan optimal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Drs. Armia Pahmi, MH, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Pemerintah Pusat atas perhatian, dukungan, dan langkah cepat yang diberikan dalam membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana banjir.

Menurutnya, kehadiran Satgas Kemendagri memberikan dampak nyata, tidak hanya pada pemulihan fisik kompleks perkantoran, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan publik bagi masyarakat terdampak.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan menjaga stabilitas pelayanan publik.

Usai pelaksanaan apel, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan meninjau langsung hunian sementara (huntara) modular yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi warga terdampak banjir. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.

Pemerintah Aceh berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berlanjut, khususnya dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang ke depan.