Mediasatunews.com | Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp7,3 miliar untuk mempercepat pembangunan tanggul, perbaikan Jembatan Gantung Sanggai–Jambak, serta pembangunan kembali Kantor Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk menangani sejumlah infrastruktur yang dinilai mendesak, terutama menjelang puncak musim hujan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk pembangunan tanggul bronjong di lima titik yang saat ini memasuki tahap tender. Pembangunan itu merupakan bagian dari penanganan 15 titik kritis bantaran sungai.
Sebelumnya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh telah menangani empat titik kritis dengan nilai pekerjaan sekitar Rp12 miliar. Dengan demikian, empat titik telah ditangani BWS Aceh dan lima titik lainnya akan ditangani melalui anggaran TKD.
Masih terdapat enam titik kritis yang belum memperoleh kepastian pembiayaan. Titik-titik tersebut perlu segera dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan agar penanganan bantaran sungai dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak menyisakan lokasi yang berpotensi menjadi jalur luapan air.
Pengamanan bantaran sungai menjadi mendesak karena SD Negeri Alue Lhok dan SMP Negeri 3 Pante Ceureumen berada di zona rawan akibat pengikisan tebing sungai.
Bencana sebelumnya menyebabkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan berat. Selain itu, dua rumah dinas guru, ruang guru, perpustakaan, serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) hanyut terbawa arus.
Lahan untuk relokasi sekolah yang berasal dari hibah masyarakat telah tersedia sehingga pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.
Pembangunan sekolah relokasi berpotensi mendapat dukungan sekitar Rp1,5 miliar dari Ekspedisi Kita Bisa. Pemerintah daerah perlu menyinkronkan rencana anggaran biaya dengan dukungan tersebut agar penggunaan TKD dapat diarahkan untuk kebutuhan lain yang belum memiliki sumber pembiayaan serta menghindari duplikasi anggaran.
Selain pembangunan tanggul, Pemkab Aceh Barat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk memperbaiki Jembatan Gantung Sanggai–Jambak yang memiliki panjang sekitar 100 meter.
Bentang dan lantai jembatan tersebut terputus, sedangkan struktur portal utama masih berdiri. Sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan, desain jembatan perlu diverifikasi kembali agar lebih adaptif terhadap debit banjir maksimum dan aman digunakan sebagai akses masyarakat.
Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan sekitar Rp300 juta untuk membangun kembali Kantor Desa Jambak di lokasi baru yang lahannya telah dibersihkan.
Kantor desa sebelumnya roboh dan sebagian strukturnya hanyut akibat bencana sehingga pelayanan administrasi masyarakat terganggu. Percepatan pembangunan diperlukan agar pelayanan pemerintahan desa dapat kembali berjalan secara layak.
Tantangan lain terdapat pada sekitar 46 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan berat dan tertimbun endapan pasir.
Pemulihan lahan tersebut tidak cukup dilakukan dengan membersihkan sedimen. Permukaan sawah kini berada lebih tinggi daripada sumber air dan saluran irigasi sehingga air tidak dapat dialirkan secara gravitasi.
Kondisi tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan petani apabila tidak segera ditangani melalui rekayasa sistem pengairan.
Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Laksma TNI Nouldy Tangka, menyebut pemulihan sektor ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan utama pascabencana.
“Tantangan terberat saat ini berada pada pemulihan sektor ketahanan pangan. Lahan sawah seluas 46 hektare membutuhkan solusi mekanis atau sistem irigasi baru akibat perubahan kontur pascabencana,” tulis Nouldy dalam laporan kegiatannya.
Satgas PRR merekomendasikan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengkaji penyediaan sumur bor, pompa air, atau alat berat.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Aceh diperlukan untuk menangani enam titik tanggul yang masih belum mendapatkan kepastian pembiayaan.[]
