Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi menjelang periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir 2026.
Sejumlah pekerjaan yang masih perlu dituntaskan meliputi penyediaan lahan untuk hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan sistem penanggulangan bencana di kabupaten/kota.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026). Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota membahas sinkronisasi program serta berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan agar proses pemulihan masyarakat dapat diselesaikan sebelum potensi bencana kembali meningkat.
“Kita harapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini terus dipacu. Kami juga memohon masukan dan evaluasi dari Kemenko PMK agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain penyelesaian lahan huntap, pemerintah perlu mengoptimalkan posko penanggulangan bencana di kabupaten/kota, melakukan normalisasi sungai, serta memperkuat infrastruktur pengendali banjir.
Menurut Robby, penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota juga penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Ia mengatakan sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah memperoleh informasi secara utuh mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian/lembaga.
“Sinkronisasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di lapangan dapat terakomodasi,” katanya.
Dari pemerintah pusat, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan pemerintah telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, termasuk isu yang sensitif di tengah masyarakat, perlu dikawal bersama agar penanganannya tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, serta para pakar diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan Aceh menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.[]
