Mediasatunews.com | Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.
Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong di Banda Aceh. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
RDP tersebut turut dihadiri anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.
Irwansyah mengatakan, perempuan anggota TPG memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Persoalan tersebut antara lain KDRT, perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.
Dalam pertemuan itu, sejumlah peserta juga menyampaikan kendala yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, masih ada anggota TPG perempuan yang mendapat anggapan tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan di tingkat gampong.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong, termasuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan di tingkat gampong akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, persoalan seperti stunting, KDRT, konflik sosial, hingga judi online membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan gampong agar dapat ditangani secara efektif.
Selain menyampaikan kendala, perempuan anggota TPG juga mengusulkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berbicara di depan umum (public speaking), penyusunan produk hukum (legal drafting), serta pembekalan mengenai tugas dan fungsi TPG.
Irwansyah menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar perempuan anggota TPG dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Ia pun meminta DPMG Banda Aceh memfasilitasi pelatihan dan pembekalan khusus bagi mereka.
Ia menegaskan, DPRK Banda Aceh siap mendukung upaya peningkatan kapasitas perempuan anggota TPG agar semakin berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan serta kemajuan gampong.[]
