Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak Pemda) segera mengoptimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) di sisa tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/11/2022).
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
“Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota,” tegas Mendagri dalam keterangannya yang diperoleh Mediasatunews.com, Senin (7/11/2022).
Sementara itu, BTT di tingkat provinsi, tercatat baru terealisasi sebesar 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di Kabupaten baru terealisasi sebesar 22,62 persen atau Rp1.302,32 trilliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.
“Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi,” tuturnya.
Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi merupakan salah satu intervensi dengan menggunakan instrumen keuangan.
Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, masih terdapat BTT yang belum dioptimalkan.
Oleh karenanya, Tito meminta agar BTT dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan BTT ini ditujukan untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan.
Realisasi Bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp6.164,73 triliun.
“Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan,” tegasnya.
Realisasi bansos di tingkat provinsi diketahui baru sebesar 51,27 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten baru terealisasi sebanyak 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.
Mendagri juga meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022, untuk menganggarkannya di tahun anggaran 2023. (PK)
