Mediasatunews.com | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Aceh untuk memastikan hak pilih warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri tetap terakomodasi dalam persiapan Pemilu 2029.
Koordinasi tersebut berlangsung di Banda Aceh, Senin (9/11/2026), dengan membahas pendataan pekerja migran sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi data pemilih sekaligus memenuhi hak politik mereka.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengatakan pekerja migran perlu mendapat perhatian dalam proses pendataan pemilih. Sebab, meskipun berada di luar negeri, mereka tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Yusri, mobilitas pekerja migran, seperti perpindahan negara, perubahan tempat kerja, hingga kepulangan ke tanah air, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga akurasi data pemilih.
“Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih. WNI yang bekerja di luar negeri juga harus mendapatkan perhatian dalam proses pendataan. Jangan sampai keberadaan mereka justru membuat hak politiknya terabaikan,” kata Yusri.
Ia menilai, upaya pendataan tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama lintas lembaga. Dalam hal ini, KP2MI Aceh menjadi salah satu mitra strategis karena memiliki keterkaitan langsung dengan informasi mengenai pekerja migran.
Yusri berharap koordinasi antarlembaga dapat diperkuat sejak dini sehingga berbagai kendala dalam pendataan dan pemenuhan hak pilih pekerja migran dapat diantisipasi sebelum tahapan Pemilu 2029 berlangsung.
Ia menegaskan, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh jaminan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya.
“Di mana pun warga negara berada, hak pilihnya tetap harus dihormati dan dilindungi selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bekerja di luar negeri tidak boleh menjadi alasan hilangnya kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam demokrasi,” pungkasnya.[]
