Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyebut dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp2,5 triliun. Dari total tersebut, Pemerintah Aceh mengelola alokasi sebesar Rp9,7 miliar melalui Satuan Kerja (Satker) Daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (7/8/2026). Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers tersebut digelar untuk menjelaskan hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta terkait dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.
M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran Rp2,5 triliun tersebut dialokasikan untuk pemulihan sektor pertanian, khususnya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada Satker Daerah. Anggaran itu terdiri atas Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah telah mencapai 50,3 persen.
Sekda menegaskan, dana Satker Daerah tidak masuk ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut tetap berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker Pusat dan balai teknis Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih tanaman pangan, serta bibit komoditas perkebunan, seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, bantuan yang dikelola pemerintah pusat disalurkan dalam bentuk program dan barang yang diterima langsung oleh penerima manfaat di Aceh. Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan pembibitan. Sementara itu, sebagian alat dan mesin pertanian telah didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare lahan sawah. Dari luas tersebut, sebanyak 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.
Pemerintah Aceh bersama Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan optimalisasi lahan dan rehabilitasi terhadap 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Sementara itu, luas lahan perkebunan yang terdampak bencana mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.418 hektare sedang dalam proses pemulihan melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian di Medan.
M. Nasir menegaskan, seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
Pemerintah Aceh memastikan informasi terkait skema pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program terus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor pertanian di Aceh.[]
