Mediasatunews.com | Banda Aceh – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, mendorong agar polemik penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat. Ia mengusulkan pembahasan revisi regulasi tersebut dimulai pada awal 2027.
Hal itu disampaikan Faisal Ali, yang akrab disapa Lem Faisal, dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Menurut Lem Faisal, polemik yang berkembang di masyarakat perlu disikapi secara jernih dengan memahami seluruh proses penanganan perkara. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau menyalahkan aparat penegak hukum tanpa mengetahui fakta dan tahapan penanganan kasus tersebut.
“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” kata Lem Faisal.
Ia menilai aparat yang telah menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur patut dihormati. Terlebih, dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan pelibatan tenaga ahli.
Karena itu, menurutnya, persoalan yang muncul tidak semestinya hanya dibebankan kepada petugas di lapangan. Kecukupan aturan yang menjadi landasan penegakan hukum juga perlu dievaluasi.
Lem Faisal mengakui bahwa regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan dan dapat menghadapi persoalan baru seiring perkembangan masyarakat. Jika terdapat peristiwa yang belum diatur secara memadai dalam ketentuan yang berlaku, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
“Jangan sampai aparat yang sudah bekerja sesuai tugasnya justru berada dalam posisi yang sulit karena keterbatasan aturan. Ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki regulasi ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lem Faisal mendorong agar pembahasan revisi Qanun Hukum Jinayat dimulai pada awal 2027. Ia juga mengusulkan agar MPU Aceh diberi ruang untuk mengeluarkan fatwa terkait persoalan baru yang belum terakomodasi dalam qanun.
Ia mencontohkan pengalaman MPU dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan mekanisme pengkajian terhadap persoalan-persoalan baru melalui pandangan ulama.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan usulan yang perlu dibahas dalam proses penyempurnaan regulasi. Fatwa keagamaan dan ketentuan pidana memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tetap harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
Lem Faisal menegaskan, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat tidak semata-mata untuk merespons satu perkara yang tengah menjadi perhatian publik. Langkah tersebut juga diperlukan agar regulasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan persoalan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.
Ia berharap diskusi yang mempertemukan berbagai unsur tersebut dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi penyempurnaan regulasi. Di tengah beragam opini yang berkembang, ia mengingatkan pentingnya menyikapi persoalan secara jernih dan berpegang pada fakta.[]






