Mediasatunews.com | Nagan Raya – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Rabu (11/11/2026).
Presiden Prabowo tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Masjid Agung Baitul A’la atau yang dikenal sebagai Masjid Giok, di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
Dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan, Presiden Prabowo melintasi bentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer yang dibentangkan oleh masyarakat setempat. Aksi tersebut menjadi simbol semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Nagan Raya terhadap Tanah Air. Pembentangan bendera itu juga tercatat meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nagan Raya.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memperluas akses pendidikan berkualitas dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Sementara itu, peresmian Masjid Giok Baitul A’la diharapkan dapat memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat serta mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.
Kunjungan kerja Presiden turut dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Turut hadir Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, serta jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran Wakil Gubernur Aceh dalam kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap program pemerintah pusat, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat kehidupan sosial keagamaan masyarakat.[]
