Mediasatunews.com | Bireuen – Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah atau Dek Fadh meninjau sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait kondisi sejumlah infrastruktur serta kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Dek Fadh turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekaligus mendengarkan masukan mengenai kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi.
Sebelum menuju Bireuen dan Aceh Utara, Dek Fadh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Kunjungan ke Pidie Jaya merupakan bagian dari rangkaian peninjauan lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur secara langsung serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Setelah itu, Dek Fadh meninjau Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, ia melanjutkan peninjauan ke Krueng Simpoh, Bireuen, untuk melihat kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganannya.
Selanjutnya, Dek Fadh bergerak menuju Kabupaten Aceh Utara untuk meninjau Sungai Sawang. Di lokasi tersebut, ia melihat kondisi sungai dan kawasan sekitarnya bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi beserta jajaran pemerintah kabupaten.
Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang, Aceh Utara. Dek Fadh melihat kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai penanganan serta kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.
Dek Fadh mengatakan peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan dan memastikan berbagai persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, laporan masyarakat dan berbagai pihak menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Ia mengatakan Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis, dan pihak balai yang membidangi masing-masing lokasi. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kondisi lapangan, dan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” kata Dek Fadh.[]
