Mediasatunews.com | Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta alat berat disiagakan di daerah terdampak dan wilayah rawan bencana untuk mengantisipasi potensi bencana susulan di Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi. Rapat dipimpin Dek Fadh melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026), dengan didampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Rapat tersebut menindaklanjuti koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian. Pembahasan difokuskan pada penanganan bencana yang masih berlangsung serta langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan, terutama menjelang musim penghujan pada akhir tahun.
Dek Fadh menegaskan, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Alat berat, khususnya ekskavator, perlu tersedia di kabupaten/kota terdampak dan titik-titik rawan agar dapat segera digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan siaga di daerah-daerah rawan sehingga ketika terjadi kondisi darurat, peralatan tersebut bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, ia meminta seluruh bupati dan wali kota terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR. Permohonan itu diperlukan untuk menginventarisasi dan memetakan kebutuhan alat berat setiap daerah berdasarkan tingkat kerawanan serta kondisi di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Dek Fadh juga mengapresiasi kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dalam menangani sungai-sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Menurutnya, penanganan sungai menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana lanjutan. Sejumlah sungai mengalami pendangkalan dan perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir dan longsor.
Meski demikian, penanganan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta berperan aktif menangani sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material pascabencana sesuai kewenangannya.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Dek Fadh mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi musim penghujan tidak boleh menunggu hingga curah hujan tinggi terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai di wilayah rawan perlu dipersiapkan sejak dini, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, atau sedimentasi berat.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan terpadu.
Melalui langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Aceh berharap kesiapan alat berat, pemetaan titik rawan, dan penanganan sungai dapat mempercepat respons terhadap bencana susulan sekaligus mengurangi risiko banjir pada musim penghujan di penghujung tahun.[]
