Akademisi UIN Ar-Raniry: Qanun Hukum Jinayat Perlu Dievaluasi untuk Menjawab Perkembangan Zaman

Akademisi UIN Ar-Raniry: Qanun Hukum Jinayat Perlu Dievaluasi untuk Menjawab Perkembangan Zaman

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Polemik penanganan kasus yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dinilai menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas norma dalam Qanun Hukum Jinayat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga kemampuan regulasi dalam menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang berkembang di masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Dosen UIN Ar-Raniry, Dr. Syarifah Rahmatillah, dalam diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) tentang Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Dalam pemaparannya, Syarifah menegaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat merupakan bagian dari hukum positif sehingga penerapannya harus berpedoman pada asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat dipaksakan masuk dalam kategori jarimah apabila unsur-unsur tindak pidana yang disyaratkan tidak terpenuhi.

Ia menguraikan sejumlah ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Menurutnya, cakupan rumusan norma dalam regulasi tersebut perlu dikaji lebih mendalam, terutama ketika diterapkan pada perbuatan konkret yang menjadi perhatian masyarakat.

Syarifah juga membahas kemungkinan penerapan ketentuan mengenai pelecehan seksual. Namun, berdasarkan analisis terhadap definisi dan unsur-unsur dalam ketentuan tersebut, perbuatan yang sedang dibahas tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai jarimah pelecehan seksual.

“Jika unsur delik yang tersedia tidak terpenuhi, aparat penegak hukum, jaksa, maupun hakim tidak boleh menciptakan delik baru melalui penafsiran. Di sinilah asas legalitas harus kita tegakkan,” tegasnya.

Ia menggunakan istilah normative gap atau kesenjangan normatif untuk menggambarkan kondisi ketika ketentuan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang berkembang di masyarakat.

Menurut Syarifah, persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan memaksakan penerapan pasal yang tidak sesuai. Sebaliknya, diperlukan pembenahan melalui proses legislasi yang terukur dan didukung kajian akademik.

Ia menilai perkembangan persoalan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap perumusan qanun menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kalangan akademisi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Syarifah mendorong agar evaluasi dilakukan melalui pemetaan masalah, pengumpulan fakta, penyusunan kajian akademik, serta peninjauan kembali terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, penyempurnaan regulasi tidak hanya didasarkan pada satu kasus, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dalam jangka panjang.

“Partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan untuk mendukung penegakan Syariat Islam, tetapi juga untuk mengidentifikasi ketika hukum yang ada ternyata membutuhkan penyempurnaan,” ujarnya.

FGD tersebut menghadirkan unsur pemerintah, ulama, akademisi, ahli psikologi, budayawan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan untuk memperkuat substansi Qanun Hukum Jinayat.

Melalui evaluasi dan kajian lintas disiplin, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma, asas legalitas, dan prinsip kepastian hukum.[]