Pemko dan DPRK Banda Aceh Sepakati Rancangan APBK 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp1,35 Triliun

Pemko dan DPRK Banda Aceh Sepakati Rancangan APBK 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp1,35 Triliun

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara setelah seluruh fraksi DPRK menyampaikan pandangan dan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat kota (SKPK).

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasi kepada DPRK Banda Aceh atas pembahasan rancangan APBK yang berlangsung secara produktif dan konstruktif.

“Perbedaan pandangan bukan penghalang, justru memperkaya kualitas kebijakan yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan APBK 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.351.204.741.633, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.366.204.741.633.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.122.955.524 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp5.122.955.524.

Illiza mengatakan, kondisi fiskal pada 2027 cukup menantang akibat dinamika kebijakan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemko Banda Aceh akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, sektor perdagangan dan jasa, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menjelaskan, APBK 2027 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Puskesmas Keliling, pemberian beasiswa, peningkatan kompetensi guru, Banda Aceh Academy, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, digitalisasi, dan pemanfaatan sistem pembayaran QRIS.

“Semua program tersebut diarahkan agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Pemko Banda Aceh akan menyiapkan dokumen lanjutan untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh guna dievaluasi. Langkah tersebut dilakukan agar Qanun APBK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2027.

Illiza menegaskan, Pemko Banda Aceh berkomitmen melaksanakan APBK secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

“Pemko Banda Aceh berkomitmen melaksanakan APBK secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” tutupnya.[]