Mualem Instruksikan SKPA Percepat 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh hingga Awal 2027

Mualem Instruksikan SKPA Percepat 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh hingga Awal 2027

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui konferensi video, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan jajaran pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Kegiatan dipimpin Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam arahannya, Mualem menyampaikan 11 aksi konkret yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan secara serius oleh seluruh SKPA. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyelesaian agenda pemerintahan pada akhir 2026 sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada awal 2027.

Sebelas aksi konkret itu dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama, yakni penuntasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Pada kelompok pertama, Mualem menekankan tiga hal yang harus dituntaskan. Pertama, realisasi keuangan APBA 2026 harus mencapai lebih dari 95 persen disertai penyelesaian pekerjaan fisik. Kedua, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ketiga, menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Selanjutnya, terdapat enam langkah yang harus dilakukan SKPA untuk mempercepat persiapan APBA 2027. Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum 31 Desember 2026.

SKPA juga diminta memastikan penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran sebelum 4 Januari 2027, melaksanakan kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.

Sementara itu, dua aksi lainnya diarahkan pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA. Dalam hal ini, Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

Melalui konsolidasi tersebut, seluruh SKPA diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Percepatan pelaksanaan program juga diperlukan untuk mencegah keterlambatan realisasi anggaran maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan pembahasan akhir komitmen SKPA. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing SKPA.

Pemerintah Aceh mendorong seluruh SKPA segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan menyusun komitmen dan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelas aksi konkret tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan Aceh hingga awal 2027.[]