Ketua Fraksi Gerindra Minta BNN Gelar Tes Urine Berkala di Seluruh Instansi Banda Aceh

Ketua Fraksi Gerindra Minta BNN Gelar Tes Urine Berkala di Seluruh Instansi Banda Aceh

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine secara berkala di seluruh instansi pemerintah dan swasta di Kota Banda Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya pabrik sabu jaringan internasional di Kabupaten Pidie, Aceh. Menurut Ramza, pengungkapan kasus tersebut menjadi peringatan serius terhadap ancaman peredaran gelap narkotika yang berpotensi menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pemerintahan dan sektor swasta.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan sosialisasi Qanun Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) bersama BNN di Fhandika Hotel, Sabtu (14/11/2026).

Ramza mengatakan, penemuan pabrik sabu cair berskala besar dengan barang bukti mencapai 1,2 ton harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika.

“Pengungkapan pabrik sabu ini sangat mengejutkan kita semua. Oleh karena itu, saya meminta BNN tidak berhenti sampai di sini. Segera lakukan tes urine secara menyeluruh di semua sektor, dimulai dari instansi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, hingga sektor swasta di Banda Aceh,” ujar Ramza.

Ia mengaku khawatir dengan keberanian jaringan narkotika internasional mendirikan pabrik sabu di Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh sebagai pusat berbagai aktivitas.

“Saya khawatir, mengapa pabrik tersebut berani didirikan di Aceh. Ini harus menjadi perhatian serius karena narkotika berpotensi diedarkan secara luas, termasuk di Kota Banda Aceh,” katanya.

Ramza menegaskan, pejabat publik dan aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba. Karena itu, pemeriksaan urine dinilai perlu dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan lembaga legislatif.

Menurutnya, tes urine secara berkala dapat menjadi langkah pencegahan sekaligus deteksi dini untuk memastikan lingkungan kerja terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Ia juga meminta agar setiap aparatur atau pegawai yang terbukti menyalahgunakan narkotika ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi disiplin kepegawaian dapat diberikan sesuai aturan, sedangkan pelanggaran pidana diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ramza berharap Pemerintah Kota Banda Aceh segera berkoordinasi dengan BNN untuk menyusun jadwal pemeriksaan urine secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang bersih dari narkoba.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat yang telah terlanjur menggunakan narkotika agar segera melapor kepada BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan pemulihan tidak perlu takut untuk melapor karena tersedia layanan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.[]