Mediasatunews.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Aceh mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Penetapan status tersebut mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana.
Salah satu instruksi tersebut adalah melakukan pemantauan kondisi di seluruh kabupaten/kota selama 24 jam serta segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing.
Gubernur juga meminta agar koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan pihak terkait terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.
Selain itu, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diinstruksikan menyiagakan peralatan dan memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kesiapan personel dan peralatan selama masa siaga darurat berlangsung.
Penetapan status ini diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi dan memastikan penanganan darurat dilakukan secara cepat apabila bencana hidrometeorologi terjadi.[]
