Mediasatunews.com | Aceh Tamiang – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, meresmikan gerakan tanam padi perdana pascabencana hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (5/7/2026).
Kegiatan ini menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian Aceh setelah bencana alam merusak puluhan ribu hektare lahan pertanian warga.
Dalam sambutannya, M. Nasir mengatakan bencana hidrometeorologi telah memberi dampak besar terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Aceh. Berdasarkan data pemerintah, luas areal persawahan yang terdampak mencapai 57.364 hektare, sedangkan areal perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terparah akibat banjir lumpur dan material lainnya.
“Tanam perdana hari ini bukan sekadar rutinitas menabur benih, melainkan simbol bahwa petani kita tetap kuat, semangat, dan optimistis dalam menjaga pasokan pangan Aceh tetap aman,” ujar M. Nasir.
Dalam kegiatan itu, M. Nasir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robby Irza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi.
Pemerintah Aceh menempatkan rehabilitasi dan optimalisasi lahan sawah di lokasi terdampak bencana sebagai prioritas utama untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Saat ini, sebagian lahan sawah yang rusak telah selesai diperbaiki dan mulai kembali dimanfaatkan petani.
Atas percepatan pemulihan tersebut, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kodam Iskandar Muda, serta kelompok tani yang bergerak cepat mengolah kembali lahan pascabanjir.
Ia juga mengimbau para petani agar mengoptimalkan musim tanam dengan tetap memperhatikan kondisi alam, memperkuat gotong royong, serta mengikuti arahan pemangku adat setempat.
M. Nasir mengatakan dukungan Kementerian Pertanian sangat penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas serta pasokan pangan pascabencana.
Ia mengungkapkan, progres program optimalisasi lahan terdampak bencana di Aceh saat ini telah mencapai 32 persen. Program tersebut mencakup konstruksi optimalisasi lahan di 18 kabupaten/kota di Aceh.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang bergerak cepat membantu petani kita. Pemulihan ini menjadi prioritas utama agar roda perekonomian masyarakat kembali normal,” katanya.
Menurut M. Nasir, program pemulihan lahan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan. Untuk lahan dengan kerusakan ringan, pemerintah melakukan optimalisasi lahan melalui bantuan pekerjaan. Sementara lahan dengan kategori rusak sedang ditangani melalui rehabilitasi. Adapun pengolahan lahan dilakukan setelah seluruh konstruksi fisik lahan selesai diperbaiki.
Selain sawah, intervensi pemerintah juga menyasar infrastruktur penunjang pertanian di daerah terdampak bencana. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan irigasi pompa, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, serta rehabilitasi jalan usaha tani guna memperlancar distribusi logistik dan aktivitas pertanian masyarakat.
“Melalui kolaborasi intensif ini, Pemerintah Aceh optimistis puluhan ribu hektare lahan yang sempat rusak akibat banjir lumpur dapat segera kembali berfungsi optimal demi kesejahteraan petani,” ujar M. Nasir.[]
