Mediasatunews.com | Banda Aceh — Ma’had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kurikulum Marhalah Tsalitsah (M3), Rabu (13/5/2026), di Gedung Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar akademik Ma’had Aly MUDI dalam mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan jenjang doktoral berbasis pesantren.
FGD dihadiri sejumlah akademisi, ulama, dan pimpinan lembaga pendidikan tinggi Islam. Hadir dalam forum tersebut antara lain Faisal Ali selaku anggota Majelis Masyayikh sekaligus Ketua MPU Aceh, kemudian Fauzi Saleh, Helmi Imran, Jabbar Sabil, Muhammad Hatta, Safriadi, Tgk. Muhammad Nasir, Tgk. Syahrial, serta sejumlah dosen dan tim perumus kurikulum Ma’had Aly MUDI.
Dari unsur akademisi perempuan, forum turut menghadirkan Eka Sri Mulyani dan Sarina Aini.
Sementara itu, Muntasir A. Kadir dan Syamsul Rijal mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting dari Madinah karena sedang menunaikan ibadah haji. Adapun Muhammad Rizwan mengikuti forum secara daring karena sedang sakit.
Dalam sambutannya, Mudir Ma’had Aly MUDI, Zahrul Mubarrak HB, menyampaikan perjalanan lembaga tersebut sejak didirikan pada 2009. Pada 2016, Ma’had Aly MUDI menjadi Ma’had Aly pertama di Aceh yang memperoleh surat keputusan izin penyelenggaraan. Selanjutnya, pada 2020 lembaga tersebut meraih akreditasi mumtaz, kemudian mengajukan Marhalah Tsaniyah (M2) pada 2021, dan pada 2023 kembali memperoleh akreditasi mumtaz untuk M2 serta reakreditasi mumtaz untuk Marhalah Ula (M1).
Ia menjelaskan bahwa saat ini di Indonesia baru terdapat empat Ma’had Aly yang menyelenggarakan Marhalah Tsaniyah. Untuk mengajukan izin Marhalah Tsalitsah, sebuah Ma’had Aly harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya telah menyelenggarakan Marhalah Tsaniyah selama lima tahun, memperoleh asesmen mumtaz, serta memiliki lulusan M2 yang telah menulis risalah magister dalam bahasa Arab.
Menurutnya, Ma’had Aly MUDI telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut dan kini sedang mengajukan permohonan rekomendasi kepada Majelis Masyayikh. Proposal pengajuan Marhalah Tsalitsah saat ini masih dalam tahap kajian.
Zahrul Mubarrak mengatakan semangat menghadirkan pendidikan doktoral berbasis pesantren tidak hanya didasarkan pada kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas, tetapi juga pada semangat historis bahwa perkembangan Islam di Indonesia berakar dari Aceh.
“Harapan kami, melalui FGD ini akan lahir kurikulum Marhalah Tsalitsah yang ideal, integratif, dan visioner, yang mampu menjawab kebutuhan umat, memperhatikan lokalitas Aceh, serta melahirkan lulusan yang tidak hanya menjaga khazanah ulama melalui penguasaan turats, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila izin penyelenggaraan M3 diterbitkan, hal tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan Dayah MUDI, melainkan juga masyarakat Aceh secara umum. Namun, orientasi utama tetap pada penguatan fondasi akademik, kematangan kurikulum, dan kejelasan visi keilmuan.
Sementara itu, Helmi Imran menegaskan bahwa Ma’had Aly merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan karakter berbeda dibandingkan perguruan tinggi keagamaan Islam pada umumnya.
Menurutnya, sistem pendidikan Ma’had Aly lebih menitikberatkan pada tafaqquh fiddin dan kajian kitab turats sebagaimana amanat regulasi Kementerian Agama. Karena itu, pada jenjang Marhalah Tsalitsah tetap dipertahankan takhasus Fiqh wa Ushuluh dengan distingsi Fiqh al-Nazhair wa Tathbiquh.
Ia menjelaskan bahwa Marhalah Ula (M1) berfokus pada pembelajaran dasar keilmuan, Marhalah Tsaniyah (M2) berorientasi pada pengembangan keilmuan, sedangkan Marhalah Tsalitsah diarahkan pada aspek inovasi dan ibda’ atau penemuan hukum.
“Output yang diharapkan adalah lahirnya faqih mutamakkin yang siap menjawab persoalan hukum, bukan sekadar naqil, meskipun penemuan hukum tetap berbasis kitab turats,” katanya.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya melahirkan faqih yang mampu membaca perkembangan zaman melalui perspektif kitab turats, sehingga lulusan Ma’had Aly tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik sekaligus relevan dengan dinamika kontemporer.
FGD berlangsung dalam suasana dialogis dan akademik dengan pembahasan yang menitikberatkan pada mutu lulusan, struktur kurikulum, distingsi keilmuan, serta penguatan integrasi antara tradisi turats dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pesantren dalam memperkuat kontribusi pendidikan Islam Aceh di tingkat nasional.[]
