Mediasatunews.com | Banda Aceh – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri guna meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran kesehatan.
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, mengatakan Pemerintah Aceh tahun ini mengalokasikan sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut menjadi tantangan di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan skema yang membantu daerah. Sejak 2010, Aceh telah mengalokasikan sekitar Rp9 triliun untuk pembiayaan jaminan kesehatan,” kata Nasir.
Ia juga mengusulkan adanya perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
“Jika regulasi memungkinkan, pemerintah daerah dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung sektor pembangunan lainnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh juga memaparkan berbagai capaian dan tantangan di bidang kesehatan serta ketenagakerjaan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, turut dihadiri sejumlah mitra kerja, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta instansi terkait lainnya.
Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap mengutamakan pelayanan kesehatan meskipun kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan.
Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, antara lain tingginya angka kematian bayi, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, rendahnya cakupan imunisasi, serta upaya percepatan penurunan stunting.
Komisi IX DPR RI, lanjut Yahya, akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sesuai kewenangan guna memperkuat pelayanan kesehatan di Aceh.
Selain itu, ia juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen.
“Melalui kunjungan ini kami ingin memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan di tingkat pusat,” ujar Yahya.[]
