BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh H Muzakir Manaf memberikan tugas kepada Ketua DPRA yang baru Saiful Bahri. Setelah dilantik, pria yang akrab disapa Pon Yahya itu diminta Muzakir Manaf untuk mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
JKA merupakan program pertama yang dilahirkan oleh Partai Aceh pasca mendapatkan mayoritas kursi di DPR Aceh pada 30 September 2009 silam.
“Kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasihat Partai Aceh,” kata Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri dalam keterangan tertulis menyampaikan pesan Mualem begitu Muzakir Manaf biasa disapa, Kamis (17/3/2022).
Kala itu, perjuangan melahirkan JKA hingga kemudian diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2010 atau setelah 9 bulan Partai Aceh menguasai DPRA harus dilalui dengan perjuangan yang berat.
Partai Aceh, sebut Mualem, waktu itu harus mendapat penolakan dari mayoritas partai yang mengisi parlemen terhadap ide program JKA. Dari eksekutif juga melakukan penolakan dengan alasan tidak tersedianya anggaran untuk JKA yang setiap tahunnnya membutuhkan anggaran sebsar Rp 450 miliar.
Setelah melakukan proses lobi dan rasionalisasi melelahkan, Partai Aceh akhirnya berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak. Bahkan, Pemerintah Pusat pun mengadopsi ide program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 Januari 2014.
Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan disertai ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat.
“Seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan, silahkan saja gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” jelas Nurzahri meneruskan pesan Mualem.
Itu sebabnya Mualem memerintahkan kepada Ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seuruh anggota koalisi Aceh bermartabat.
“Mualem akan terus memantau proses yang berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini,” tutup Nurzahri.
