Mediasatunews.com | Aceh Barat – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat.
Menurut Edy, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi harus mampu mengungkap aktor utama yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Berdasarkan hasil audit Inspektorat, dugaan korupsi dana BOKB Tahun Anggaran 2023 telah mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp658 juta. Karena itu, proses hukum ini harus didukung dan dikawal oleh publik agar benar-benar tuntas,” kata Edy, Selasa.
Ia menyatakan, GeRAK Aceh Barat mendukung penuh langkah penyidik Polres Aceh Barat yang saat ini masih melakukan penyelidikan. Namun, menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh proses pengungkapan kasus dugaan korupsi yang sedang dilakukan penyidik Polres Aceh Barat. Namun, pengungkapan ini harus menyasar dalang utama sehingga kasus ini benar-benar tuntas,” tegasnya.
Edy juga menyoroti lamanya penanganan perkara tersebut. Ia mengingatkan bahwa dugaan penyimpangan dana BOKB terjadi pada Tahun Anggaran 2023, sehingga masyarakat menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum.
“Perlu langkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus dugaan korupsi ini hingga tuntas tanpa terkecuali, terlebih nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari setengah miliar rupiah,” ujarnya.
Meski demikian, GeRAK memberikan apresiasi kepada Polres Aceh Barat yang dinilai terus menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara tersebut. Hingga kini, penyidik dikabarkan telah memeriksa lebih dari seratus saksi untuk mengungkap dugaan korupsi dana BOKB di DP3AKB Aceh Barat.
GeRAK berharap proses penyelidikan segera ditingkatkan ke tahap berikutnya apabila alat bukti telah dinilai cukup, sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
