Mediasatunews.com | Aceh Tamiang – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah (Dek Fadh), bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, meninjau sejumlah hunian masyarakat terdampak bencana serta bantuan 30 unit ekskavator dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (20/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan hunian bagi masyarakat terdampak sekaligus meninjau dukungan alat berat untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Rombongan bertolak menuju Aceh Tamiang menggunakan helikopter Polda Aceh dan mendarat di Stasiun Kereta Api Tanjung Mancang. Kedatangan Wagub dan Kapolda disambut Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kunjungan tersebut, Dek Fadh terlebih dahulu meninjau hunian tetap (huntap) bantuan Polri di kawasan Tanjung. Selanjutnya, rombongan mengunjungi hunian sementara (huntara) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kampung Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, untuk memastikan kondisi bangunan setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu.
Selain itu, Wagub Aceh meninjau 30 unit ekskavator bantuan Presiden Prabowo Subianto melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera. Alat berat tersebut akan dimanfaatkan untuk penanganan dampak bencana, normalisasi sungai, serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Dek Fadh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Aceh.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dukungan pembangunan hunian dan bantuan alat berat ini sangat berarti untuk mempercepat pemulihan serta membantu masyarakat bangkit kembali setelah bencana,” ujar Fadhlullah.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan program pemulihan guna memastikan seluruh bantuan dan pembangunan berjalan optimal sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.[]






