Pj Sekda Aceh Buka Rakor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Dorong Percepatan Pemulihan

Pj Sekda Aceh Buka Rakor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Dorong Percepatan Pemulihan

Mediasatunews.com | Banda Aceh – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi yang membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana di Aceh.

Menurut Gubernur, bencana tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik hingga terganggunya aktivitas ekonomi serta mata pencaharian warga.

Meski berbagai upaya penanganan dan pemulihan telah menunjukkan perkembangan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

“Terlebih, banjir susulan yang terjadi di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik saat membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera Tahun 2027–2028 agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dan persoalan di lapangan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terpadu, didukung kebijakan serta anggaran yang memadai.

Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027. Pengalaman bencana sebelumnya diharapkan menjadi pembelajaran untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat tersebut, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan pendanaan dan program lintas sektor, baik untuk pembangunan kembali infrastruktur maupun pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurut Safrizal, sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah selesai, sementara perbaikan infrastruktur daerah masih berlangsung. Pembangunan hunian sementara juga hampir seluruhnya rampung, sedangkan pembangunan hunian tetap terus dilaksanakan secara bertahap.

Upaya pemulihan juga mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.

Ia menegaskan bahwa koordinasi dan percepatan pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perguruan tinggi, serta unsur pemerintah kabupaten/kota.

Sejumlah kepala daerah dan perwakilannya juga hadir, di antaranya Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh Singkil, Bupati Aceh Utara, Wakil Wali Kota Langsa, Wakil Bupati Pidie, Wakil Bupati Aceh Timur, Wakil Bupati Nagan Raya, dan Wakil Bupati Aceh Tenggara.[]