Mediasatunews.com | Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering yang mulai berdampak di sejumlah wilayah.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), memimpin Rapat Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Minggu (2/8/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perumdam Tirta Mountala beserta jajaran.
Rapat digelar untuk mengevaluasi dampak kekeringan, memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah, serta menyusun langkah-langkah penanganan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi dan dampak bencana dapat diminimalkan.
Dalam arahannya, Syech Muharram menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Ia meminta seluruh jajaran tetap siaga, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, terutama di wilayah yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, menekankan pentingnya pendataan dampak yang dialami masyarakat sebagai dasar penentuan kebijakan penanganan.
Menurutnya, data kerugian material maupun jumlah warga terdampak harus diperbarui secara berkala agar langkah yang diambil tepat sasaran.
Selain itu, Syukri menyoroti pentingnya keterlibatan aktif para pimpinan wilayah, mulai dari camat hingga aparatur gampong, dalam mendampingi masyarakat selama menghadapi bencana.
“Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Syukri juga meminta seluruh informasi terkait penanganan kekeringan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jadwal distribusi air bersih dan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran.
“Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas, termasuk wilayah mana yang diprioritaskan karena paling terdampak,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, Yusnadi, memaparkan kondisi pelayanan air bersih serta upaya yang telah dilakukan untuk menjaga pasokan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, menyampaikan laporan mengenai kondisi infrastruktur pendukung penyediaan air bersih serta langkah-langkah teknis yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan kekeringan.
Berbagai masukan dari para asisten dan kepala OPD juga dibahas untuk memperkuat koordinasi lintas sektor selama masa siaga darurat.
Pemkab Aceh Besar berharap seluruh unsur pemerintahan dapat bergerak cepat, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap wilayah yang terdampak memperoleh penanganan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Melalui rapat tersebut, Pemkab Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan sekaligus memastikan pelayanan dasar, khususnya penyediaan air bersih, tetap berjalan optimal selama masa siaga darurat.[]
