Banda Aceh – Pemerintah Aceh gagal melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 setelah DPRA menolak dengan tegas dilakukan perubahan.
Pengamat politik dari Universitas Abulyatama Usman Lamreung menilai gagalnya APBA-P tahun 2021 akan berdampak besar terhadap Pemerintah dan masyarakat Aceh. Imbasnya, Pemerintah Aceh gagal merealisasikan pembangunan rumah dhuafa.
Gagalnya pembangunan rumah dhuafa akibat tidak adanya alokasi anggaran dari awal dalam APBA murni 2021.
“Anehnya, Pak Nova selaku Gubernur Aceh melalui Jubir Pemerintah Aceh MTA malah melakukan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh atas tidak terealisasinya pembangunan rumah dhuafa. Padahal sedari awal Gubernur Aceh telah memangkas anggaran Pembangunan Rumah Dhuafa pada APBA murni 2021,” urai Usman Lamreung di Banda Aceh, Rabu, 29/9/2021.
Lebih lanjut Usman menilai pelimpahan kesalahan atas tidak adanya APBA-P kepada DPRA adalah salah alamat. Menurutnya, ini murni kesalahan Gubernur Aceh yang telah memangkas anggaran rumah dhuafa pada APBA murni tahun 2021.
Kata Usman, ini seperti politik cuci piring yang sengaja dihembuskan, padahal ini murni letak kesalahannya ada pada Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah.
“Inilah politik cuci piring yang di hembuskan, yang sebetulnya gagalnya pembangunan rumah dhuafa, akibat tidak konsistennya Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang tidak memasukan alokasi anggaran rumah dhuafa pada APBA murni 2021,”kata Usman.
Ia menilai program Aceh Hebat gagal di implementasikan akibat gagalnya salah satu program skala prioritas yakni pembangunan rumah bagi kaum dhuafa di Aceh.
“Pertanyaannya adalah kenapa pemerintah Aceh tidak memasukan alokasi anggaran pembangunan rumah duafa dalam APBA murni? Kenapa harus di APBA-P dimasukan pembangunan rumah duafa? Ini menandakan ketidakbecusan pemerintah Aceh dalam perencanaan program yang tidak memperiotaskan skala periotas dalam pembangunan apalagi pembagunan rumah dhuafa yang nyata masuk dalam RPJM, namun diabaikan,”cetus Usman Kesal.
Semua ini sebut Usman akibat adanya permasalahan dengan perencanaan program oleh Pemerintah Aceh dan ini sangat merugikan masyarakat Aceh.
“Kita tau juga ada anggaran berkode apendiks hingga kini belum jelas peruntukannya tapi dimasukkan, tapi pembangunan rumah dhuafa malah diabaikan,” tandasnya.
“Saya secara pribadi mendorong DPRA menggulirkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Aceh,” pungkasnya.
