Mediasatunews.com | Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengusulkan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan anggaran tersebut diserahkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis, kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Penyerahan dokumen diterima Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Musryadi Aswad. Selanjutnya, R-APBK tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Illiza mengatakan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membutuhkan sinergi seluruh pihak untuk menyusun anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal, Pemko Banda Aceh akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Dalam R-APBK 2027, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,366 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,172 triliun, belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain pajak daerah, target pendapatan juga berasal dari retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Illiza juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
Ia berharap sinergi antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027 sesuai jadwal.
Ia menegaskan, DPRK akan mengawal agar program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui APBK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan drainase, tetap menjadi salah satu prioritas. Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Anggaran yang disepakati harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Irwansyah.
DPRK Banda Aceh berkomitmen mengawal proses pembahasan hingga pelaksanaan APBK 2027 agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai perencanaan.[]
