Mediasatunews.com | Banda Aceh – Penataan sumur minyak rakyat di Aceh didorong melalui penyusunan Instruksi Gubernur (Ingub) yang mengatur tata kelola produksi berbasis koperasi. Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib, memiliki kepastian hukum, serta memenuhi standar teknis, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Gagasan tersebut diprakarsai M. Nasir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, yang juga bertindak sebagai pemimpin proyek (Project Leader) dalam Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026.
Sebagai langkah awal, pembinaan terhadap 12 koperasi pengelola sumur minyak rakyat di Aceh dilaksanakan pada akhir Oktober 2026 di Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti 21 peserta dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen.
Materi pembinaan meliputi tata kelola dan manajemen koperasi, legalitas dan perizinan kegiatan sumur minyak rakyat, penerapan Good Engineering Practices (GEP), serta penguatan kelembagaan koperasi.
Pembinaan tersebut merupakan bagian dari proyek perubahan M. Nasir bertajuk “Transformasi Penataan Sumur Minyak Rakyat melalui Kebijakan Koprmira Aceh”.
M. Nasir mengatakan, dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, sebanyak 1.490 sumur telah disetujui setelah melalui proses verifikasi.
Menurutnya, penataan melalui kelembagaan koperasi diperlukan agar pengelolaan sumur minyak rakyat memiliki kepastian hukum, menerapkan standar teknis, serta memperhatikan keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui Ingub yang direncanakan tersebut, pemerintah kabupaten bersama perangkat Pemerintah Aceh dan pihak terkait akan memperkuat koordinasi dalam pendataan, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan sumur minyak rakyat.
Sejumlah aspek yang akan diatur meliputi pendataan sumur berdasarkan inventarisasi resmi, penguatan kelembagaan koperasi, pemenuhan persyaratan legalitas dan kerja sama, serta penerapan standar teknis dalam kegiatan produksi.
Ingub tersebut juga dirancang menjadi pedoman penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, penanganan keadaan darurat, serta mekanisme penyerahan hasil produksi kepada kontraktor sesuai ketentuan kerja sama.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengoordinasikan aspek teknis dan administrasi. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Aceh diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, manajemen, legalitas, dan kapasitas pengelola koperasi.
M. Nasir menegaskan, penataan sumur minyak rakyat tetap harus memperhatikan kewenangan pemerintah pusat, termasuk persetujuan Menteri ESDM dan mekanisme kerja sama dengan kontraktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui proyek perubahan tersebut, ia berharap pengelolaan sumur minyak rakyat di Aceh dapat berjalan lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kepastian kelembagaan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.[]
