Mediasatunews.com | Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan Rancangan APBK (R-APBK) 2027 kepada DPRK dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Irwansyah mengatakan, R-APBK tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
“R-APBK 2027 ini akan segera kita bahas bersama OPD terkait. Saya meminta agar infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya, mendapat perhatian dalam penganggaran,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menegaskan, perbaikan jalan, termasuk di kawasan permukiman, pemeliharaan dan pembangunan drainase, penyediaan jalur pejalan kaki, serta pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian pemerintah kota.
Selain infrastruktur, Irwansyah juga meminta agar penyediaan lapangan kerja dan bantuan pendidikan mendapat perhatian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat adalah melalui program Banda Aceh Academy yang direncanakan diluncurkan pada 2027.
Ia juga mendorong agar beasiswa sebagai salah satu janji politik pemerintah kota dapat disalurkan secara tepat sasaran, terutama kepada masyarakat kurang mampu.
Irwansyah menyebutkan, DPRK akan kembali menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat terhadap APBK 2027, sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Pengawasan tersebut juga mencakup pengawalan terhadap visi dan misi wali kota serta program pembangunan daerah.
“Apa yang sudah kita lakukan dalam penganggaran 2026 akan kita lanjutkan pada 2027. Kita ingin setiap program benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat Kota Banda Aceh,” katanya.
Di sisi lain, Irwansyah mengapresiasi sejumlah upaya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama peningkatan kualitas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan komitmen DPRK untuk mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan air, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius serta penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam pengajuan R-APBK 2027, Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan anggaran sebesar Rp1,366 triliun. Anggaran tersebut mencakup belanja modal sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Adapun target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.[]
