Mediasatunesw.com | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kurdi, melantik sebanyak 263 anggota Tuha Peut Gampong dari 50 gampong di 11 kecamatan. Pelantikan berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Barat, Rabu (10/6/2026).
Dalam sambutannya, Kurdi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Tuha Peut yang baru dilantik. Ia berharap amanah dan tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami mengucapkan selamat kepada saudara semuanya. Semoga amanah dan tugas yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Kurdi.
Ia menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial administratif, melainkan momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat gampong.
Menurutnya, sebagai salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan gampong di Aceh, Tuha Peut memiliki peran strategis sebagai lembaga permusyawaratan yang menjadi mitra kerja keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
Selain itu, Tuha Peut juga berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan qanun atau peraturan gampong bersama keuchik, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan gampong.
“Kita ketahui bersama, kemajuan Kabupaten Aceh Barat sangat ditentukan oleh kemajuan gampong. Namun, saat ini tantangan pembangunan gampong semakin besar di tengah efisiensi anggaran, pengurangan dana transfer dari pusat, serta minimnya anggaran APBK dan APBG,” ujar Kurdi.
Di tengah keterbatasan tersebut, lanjutnya, seluruh elemen pemerintahan gampong dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian dan ketahanan sosial masyarakat, serta mengoptimalkan implementasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Kurdi juga mengingatkan bahwa hubungan antara keuchik dan Tuha Peut merupakan hubungan kemitraan yang saling melengkapi.
“Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut harus didukung dan dimaknai sebagai upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan gampong yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
