ACEH UTARA – Kepala Desa Ceumpeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara Ismail A Jalil membantah tudiangan warganya terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan.
“Fitnah itu, bukanya tidak kita buat rapat pertanggungjawaban dana desa, tapi karena warga emosi dan marah-marah,” kata Ismail, kepada mediasatunews.com Kamis, 16 Desember 2021.
Kata Ismail, pihaknya sudah pernah menggelar rapat pertanggungjawaban dana desa dengan warga, tapi terjadi keributan dalam rapat. Mengantisipasi hal serupa perangkat desa sepakat tidak adakan rapat.
“Karena warga marah-marah, emosi makanya tidak saya buat lagi, begitu juga dengan anggaran posko Covid-19, sudah kita alihkan untuk pemberian sembako kepada masyarakat dan BUMNG kita rugi karena masyarakat tidak bayar,” pungkasnya.
Sebelumnya warga Desa Cempeudak, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, mengeluhkan pengelolaan anggaran dana desa dan BUMG sejak 2019 sampai tahun 2021 di desa tersebut tidak transparan.
Mulyadi (40) warga Cempeudak, dikonfirmasi mengatakan, sejak kepemimpinan Ismail sebagai kepala desa, belum pernah menggelar rapat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
Tidak hanya itu, tambah Mulyadi, kepala desa juga belum pernah membangun pos penanganan Covid-19 untuk warga sejak 2019.
“Selama penanganan Covid-19 di desa kami, tidak ada pembangunan pos Covid-19, padahal ada 8 persen dari anggaran dana desa diperuntukan untuk penangan covid 19,” ujar Mulyadi, didampingi enam warga lainya. Selasa, 14 Desember 2021.
