Mediasatunews.com | Jakarta – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas capaian dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh hadir mewakili Kajati Aceh untuk menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diberikan atas kontribusi dan sinergi Kejati Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah, khususnya penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Dalam sambutannya, Nusron Wahid mengapresiasi kerja sama jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung penanganan tindak pidana pertanahan. Menurutnya, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antarlembaga.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, penghargaan diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas kepala kepolisian daerah (kapolda), kepala kejaksaan tinggi (kajati), dan kepala kantor wilayah (kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia. Kejati Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima penghargaan tersebut.
Nusron juga menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan. Menurutnya, kerja sama perlu diperkuat tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten dan kota agar potensi tindak pidana pertanahan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya intensitas kegiatan ini lebih ditingkatkan. Sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat bawah, sehingga seluruh pihak dapat bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia. Hadir pula Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Kejati Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kerja sama lintas lembaga.
Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan.[]
