Mediasatunews.com | Banda Aceh – Inovasi Anjungan Tele-Yanblik Mandiri BPOM (ATM BPOM) yang dikembangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh menjadi salah satu rujukan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dalam pengembangan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan berbagi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KemenHAM RI melakukan studi banding terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik melalui MPP.
Kegiatan dipandu Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana KemenHAM RI, Widi Krisnowahadi, serta diikuti 11 peserta dari KemenHAM RI dan BBPOM Aceh. Pertemuan tersebut bertujuan menggali informasi dan praktik baik ATM BPOM sebagai referensi dalam rencana integrasi layanan KemenHAM RI ke MPP di daerah.
Dalam sambutannya, Widi mengapresiasi inovasi ATM BPOM yang dikembangkan BBPOM Aceh. Ia juga tertarik dengan inovasi Sanger Ureueng Aceh karena mengangkat kearifan lokal sebagai pendekatan edukasi dan pelayanan publik.
Pemaparan materi disampaikan oleh Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Tim Program Prioritas Nasional BBPOM Aceh sekaligus penanggung jawab inovasi ATM BPOM. Ia menjelaskan latar belakang pengembangan inovasi, mekanisme pelaksanaan, dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, tata kelola kerja sama dengan pemerintah daerah, hingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
ATM BPOM merupakan inovasi pelayanan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi bel (doorbell) dan kamera pengawas (CCTV) sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas BBPOM Aceh dan masyarakat di MPP.
Inovasi ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan layanan BBPOM Aceh yang belum memungkinkan petugas hadir secara langsung di seluruh MPP di Provinsi Aceh.
Melalui perangkat tersebut, masyarakat dan pelaku usaha cukup menekan tombol bel untuk terhubung dengan petugas BBPOM Aceh. Mereka dapat memperoleh layanan informasi, konsultasi, hingga menyampaikan pengaduan secara langsung. Perangkat ATM BPOM juga dilengkapi kode batang (barcode) yang memuat informasi layanan BPOM sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan.
Desi menjelaskan, penerapan ATM BPOM melalui sejumlah tahapan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola MPP, pembahasan lokasi serta kebutuhan sarana dan prasarana, penyusunan perjanjian kerja sama, pemasangan perangkat, sosialisasi, uji coba, hingga pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Saat ini, ATM BPOM telah beroperasi di lima MPP, yakni di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, dan Kota Lhokseumawe. Inovasi tersebut pertama kali diresmikan oleh Wali Kota Langsa pada 4 Agustus 2025.
Kehadiran ATM BPOM memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dan waktu perjalanan, baik bagi petugas maupun pengguna layanan.
“Melalui ATM BPOM, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh layanan BPOM dengan mudah meskipun petugas tidak selalu hadir secara fisik di setiap MPP. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pelayanan informasi dan konsultasi dilakukan secara langsung, cepat, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Desi.
Selain ATM BPOM, Desi juga memperkenalkan inovasi Sanger Ureueng Aceh, singkatan dari Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi. Inovasi ini merupakan program pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan yang memanfaatkan warung kopi sebagai pusat interaksi sosial masyarakat Aceh.
Melalui pendekatan tersebut, edukasi mengenai keamanan obat dan makanan disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sanger Ureueng Aceh juga telah memperoleh Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 2022 dan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan Pramuka Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM).
Ketertarikan KemenHAM RI terhadap kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa praktik baik pelayanan publik dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengembangkan layanan yang adaptif, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di daerah masing-masing.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menggali lebih jauh mekanisme operasional ATM BPOM, pemanfaatan teknologi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta pola kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan di MPP.
Melalui kegiatan tersebut, BBPOM Aceh berharap pengalaman pengembangan ATM BPOM dan inovasi pelayanan publik lainnya dapat menjadi referensi bagi KemenHAM RI dalam merancang integrasi layanan di MPP. Pertukaran pengetahuan dan praktik baik antarlembaga pemerintah juga diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi pelayanan yang semakin inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Inovasi pelayanan publik tidak sekadar menghadirkan cara baru, tetapi juga memastikan layanan semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[]
