Mediasatunews.com | Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal membuka kegiatan uji publik finalisasi penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kota Banda Aceh di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Aceh, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan untuk menyempurnakan dokumen RPKB, terutama terkait pembagian tugas dan pemenuhan kebutuhan di lapangan saat terjadi bencana. Dokumen ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pelatihan, simulasi, penguatan koordinasi, serta evaluasi secara berkala.
Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Head of National Program Siap Siaga Safrizal Sofyan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada BNPB, BPBD, seluruh perangkat daerah, tim fasilitator, dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen tersebut.
Menurut Illiza, penanggulangan bencana merupakan persoalan penting bagi Banda Aceh, mengingat kota ini memiliki pengalaman besar menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004.
“Bagi Kota Banda Aceh, persoalan kebencanaan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita memiliki pengalaman besar dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan dan 90 gampong dengan luas wilayah sekitar 61,36 kilometer persegi. Sebagai kota pesisir dengan sebagian wilayah berupa dataran rendah, Banda Aceh memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, angin kencang, dan kebakaran.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong edukasi kebencanaan mulai dari lingkungan sekolah hingga gampong.
Salah satunya melalui program Tagana Masuk Sekolah (TMS) yang dilaksanakan pada 12–14 Oktober 2026 di 12 sekolah, terdiri atas delapan SMP dan empat SD. Program tersebut memberikan edukasi mengenai jenis-jenis bencana, penyelamatan diri, prosedur evakuasi, serta simulasi penanganan bencana.
Di tingkat gampong, pemerintah kota juga mendorong penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) agar masyarakat mampu mengenali risiko, melakukan upaya pencegahan, dan merespons keadaan darurat.
Illiza menegaskan, dokumen RPKB harus menjadi pedoman operasional yang dapat digunakan saat bencana terjadi, bukan sekadar dokumen administratif yang selesai disusun lalu disimpan.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh lagi sibuk mencari tahu siapa yang harus melakukan apa. Kita harus sudah memiliki pembagian tugas yang jelas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga masyarakat.
Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan perempuan, harus menjadi bagian penting dalam perencanaan penanggulangan bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi evakuasi, tempat pengungsian, layanan kesehatan, air bersih, pangan, sanitasi, dan komunikasi, juga perlu dipastikan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa RPKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen operasional yang harus dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.
Menurut Abdul Muhari, dokumen tersebut harus memuat pemetaan sumber daya secara terperinci, mulai dari ketersediaan kendaraan dan perahu karet untuk evakuasi, lokasi penempatan peralatan, jumlah personel, hingga nomor kontak petugas yang dapat dihubungi.
“Dalam dokumen RPKB, hal utama yang harus diperiksa adalah lokasi sumber daya, ketersediaan peralatan, jumlah personel, hingga nomor telepon petugas. Misalnya, berapa truk yang dimiliki untuk evakuasi masyarakat, berapa perahu karet yang tersedia, dan di mana peralatan tersebut disiagakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemetaan tersebut akan memudahkan pemerintah daerah mengambil tindakan ketika bencana terjadi. Dengan demikian, wali kota, sekretaris daerah, dan jajaran terkait dapat segera menghubungi petugas serta mengerahkan sumber daya sesuai kebutuhan.
Abdul Muhari juga menjelaskan perbedaan antara RPKB dan Rencana Kontingensi (Renkon). RPKB memuat pemetaan sumber daya, personel, serta kebutuhan penanganan untuk berbagai jenis bencana. Sementara itu, Renkon disusun secara lebih spesifik untuk menghadapi jenis bencana tertentu.
“Kalau pemetaan sumber daya dan personel untuk berbagai jenis bencana ada dalam RPKB. Sementara itu, jika sudah mengarah pada satu jenis bencana tertentu, dokumennya disebut Renkon. Dokumen ini harus dimiliki dan disebarluaskan kepada seluruh OPD,” ujarnya.[]
