Mediasatunews.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan manfaat perdamaian benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, terutama generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah.
Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup hanya diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus diwujudkan melalui keadilan, peningkatan kesejahteraan, serta tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang.
“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak berakhirnya konflik bersenjata di Aceh melalui jalan damai.
Kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, serta membuka jalan menuju masa depan Aceh yang lebih baik.
Pada momentum peringatan tersebut, Fadhlullah mengajak masyarakat Aceh mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam perjalanan perdamaian Aceh.
Dalam rangkaian peringatan tersebut, Fadhlullah turut menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai berperan dalam menjaga serta merawat perdamaian Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tanah tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki.
Fadhlullah berharap berbagai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat nyata bagi masyarakat.
“Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat,” ujarnya.[]
