Mediasatunews.com | Aceh Tamiang – Akademisi sekaligus dai muda Aceh, Tgk. Alwy Akbar Al Khalidi, mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Tgk. Alwy saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nurul Yaqin, Kampung Sapta Marga, Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (16/10/2026).
Dalam khutbah bertema “Peringatan Allah bagi Mereka yang Merusak Alam” itu, ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah Swt.
“Jangan sampai keuntungan dinikmati segelintir orang, sementara bencana dibayar oleh seluruh masyarakat. Hutan dibakar demi kepentingan tertentu, tetapi anak-anak yang menghirup asap, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan petugas yang mempertaruhkan nyawa justru menanggung akibatnya,” tegas Tgk. Alwy.
Kabut Asap Berdampak hingga Negara Tetangga
Tgk. Alwy menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia yang meluas hingga sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura.
Laporan Reuters pada 15 Oktober 2026 menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan memicu peningkatan kasus gangguan pernapasan serta menyelimuti sejumlah wilayah Asia Tenggara dengan kabut asap berbahaya. Hingga saat itu, tercatat 283.270 kasus gangguan pernapasan di tujuh provinsi di Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah kasus gangguan pernapasan, bukan jumlah korban meninggal.
Dampak kabut asap terhadap kesehatan juga menjadi perhatian setelah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, meninggal dunia pada akhir Agustus 2026 setelah mengalami sesak napas. Anak tersebut memiliki riwayat asma. Namun, Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa kematiannya tidak dapat serta-merta dikaitkan langsung dengan paparan asap atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain itu, sejumlah laporan media menyebutkan adanya korban jiwa lain dalam rangkaian peristiwa karhutla di Kalimantan, termasuk seorang pengendara sepeda motor yang terjebak asap dan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan pohon yang terbakar. Ini tentang manusia yang kehilangan hak untuk menghirup udara bersih. Ketika kerusakan lingkungan mengancam nyawa, kita tidak boleh memperlakukannya sebagai persoalan biasa,” ujarnya.
Tgk. Alwy menegaskan bahwa pihak yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan demi kepentingan ekonomi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurutnya, penegakan hukum perlu menelusuri tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang terbukti menyuruh, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut.
Kerusakan Alam dan Tanggung Jawab Manusia
Dalam khutbahnya, Tgk. Alwy mengutip firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 41:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”
Menurutnya, ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak memisahkan persoalan bencana lingkungan dari perilaku dan keputusan yang turut menyebabkan kerusakan alam.
“Jangan hanya bertanya mengapa Allah menurunkan banjir. Tanyakan juga apa yang telah dilakukan manusia terhadap hutan, sungai, dan bumi sebelum bencana itu terjadi. Jangan menyalahkan hujan ketika hutan di hulu dirusak dan sungai kehilangan daya tampungnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak semua bencana dapat disederhanakan sebagai akibat dari satu tindakan manusia. Namun, kerusakan hutan, pembakaran lahan, dan buruknya pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana serta memperberat penderitaan masyarakat.
Pemerintah dan Dunia Usaha Diminta Bertanggung Jawab
Tgk. Alwy meminta pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran, menindak tegas pembakaran ilegal, memulihkan lahan gambut dan hutan yang rusak, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan keselamatan masyarakat. Kekuasaan, izin usaha, dan pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.
“Para pemegang kekuasaan harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak membuka ruang bagi kerusakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Dunia usaha juga harus bertanggung jawab atas dampak kegiatannya. Keuntungan ekonomi tidak boleh mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam Surah Al-Qashash ayat 77, Allah Swt. berfirman:
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
Artinya: “Janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
Kesalehan Harus Diwujudkan melalui Kepedulian terhadap Alam
Menutup khutbahnya, Tgk. Alwy mengajak umat Islam memperluas makna kesalehan, tidak hanya melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api agar dapat ditangani sebelum kebakaran meluas.
“Orang bertakwa bukan hanya orang yang rajin beribadah di masjid. Orang bertakwa juga tidak tega membiarkan sesama manusia menderita akibat kerusakan yang dapat dicegah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga alam bukan semata-mata agenda aktivis lingkungan, melainkan bagian dari amanah agama dan tanggung jawab antargenerasi.
“Jangan sampai kita merasa menang ketika pohon tumbang, padahal sesungguhnya sedang kalah di hadapan Allah. Alam adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.[]
